INPRES 6/2007 agar bantu Presiden tak salah jalan

Jumat, 15 Juni 2007
JAKARTA (Suara Karya): Inpres Nomor 6/2007 tentang paket kebijakan ekonomi harus menjadi panduan bagi pembantu presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk bertindak tanpa berisiko “salah jalan”. Dengan berpedoman pada Inpres Nomor 6/2007, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 pun diharapkan bisa tercapai.

Demikian rangkuman pendapat beberapa kalangan seputar paket kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM) yang tertuang dalam Inpres Nomor 6/2007. Dihubungi secara terpisah di Jakarta, kemarin, mereka adalah Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady, Ketua Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Azwir Dainy Tara, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Charles Saerang, dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.

Mereka sependapat bahwa efektivitas Inpres Nomor 6/2007 sangat bergantung pada konsistensi menteri-menteri ekonomi dalam merealisasikan program masing-masing. Jika tidak, paket kebijakan yang digariskan Inpres Nomor 6/2007 niscaya bernasib serupa dengan paket kebijakan terdahulu, yaitu tidak membawa perbaikan signifikan terhadap kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Justru itu, berbagai sasaran dan target RPJM 2004-2009 pun hampir pasti tak tercapai.

Menurut Edy Putra Irawady, RPJM 2004-2009 menggariskan bahwa pemerintah harus menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, serta meletakkan pondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Nah, paket itu (Inpres Nomor 6/2007) adalah bagian pelaksanaan RPJM, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah lintas sektor (cross-cutting issues) dalam rangka menggerakkan sektor riil,” katanya.

Edy menambahkan, paket kebijakan ekonomi itu harus dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan, terutama jajaran pemerintahan. Dalam konteks ini, Inpres Nomor 6/2007 berfungsi sebagai semacam panduan bagi segenap jajaran pemerintahan untuk bertindak mencapai sasaran dan target RPJM 2004-2009.

Sementara Haryadi Sukamdani menekankan, Inpres Nomor 6/2007 memang harus dijadikan rujukan dalam bertindak secara konsisten oleh menteri-menteri ekonomi dalam merealisasikan program kerja masing-masing.

“Kelihatannya inpres ini lebih realistis karena sebagian besar kebijakan sudah mulai berjalan dalam program-program terdahulu. Tetapi efektivitas paket kebijakan yang terangkum dalam inpres tersebut tetap amat tergantung kinerja menteri-menteri terkait, apakah mereka serius dan konsisten dalam mengaplikasikan berbagai kebijakan itu,” ujar Haryadi.

Untuk itu, kata Haryadi, Kadin akan mencermati instrumen-instrumen lain yang bisa mendorong percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Misalnya, bagaimana program penambahan modal dan penjaminan bagi UMKM memberi kemudahan bagi pengembangan usaha.

Di lain pihak, Charles Saerang mengatakan, paket kebijakan ekonomi untuk UMKM harus terkait dan selaras dengan kebijakan ekonomi sebelumnya, terutama yang belum rampung. “Kelihatannya paket kebijakan agak terlambat diluncurkan. Kenapa baru sekarang ini? Tapi harus dipahami, ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menggenjot roda perekonomian masyarakat,” katanya.

Bagi Azwir Dainy Tara, paket kebijakan ekonomi yang terangkum dalam Inpres Nomor 6/2007 jelas menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menggenjot UMKM dalam rangka menggerakkan sektor riil. Karena itu itu, katanya, paket kebijakan tersebut harus konsisten dijadikan acuan oleh segenap jajaran pemerintahan. “Mennegkop dan UKM menjadi operator, berkoordinasi dengan instansi lain, agar pemberdayaan UMKM sejalan dengan pengembangan sektor riil,” katanya.

Menurut Azwir, Menko Perekonomian sendiri harus bertindak tegas dan lugas mengawasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini. “Secara konseptual, paket kebijakan ekonomi dalam Inpres Nomor 6/2007 ini sudah baik. Yang diperlukan sekarang adalah eksekutor yang teguh dan konsisten sehingga sektor UMKM benar-benar terberdayakan,” paparnya.

Sementara itu, ekonom yang juga pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noorsy menjelaskan, orientasi kebijakan ekonomi dalam Inpres Nomor 6/2007 bukan untuk meminimalkan peran pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyat. Sebab, bila tidak, pemberdayaan UMKM dan program pengembangan sektor riil yang digulirkan akan berhadapan dengan ancaman kenaikan komponen industri, yakni bahan bakar minyak (BBM) ataupun minyak sawit mentah (CPO), yang niscaya signifikan membebani ongkos produksi industri dalam negeri.

“Pendekatan pemberdayaan UMKM bisa saja dilakukan melalui pembiayaan. Tapi pemerintah telanjur membuka hukum pasar bebas. Akibatnya, biaya (yang dikeluarkan UMKM) tetap tinggi,” kata Noorsy.

Noorsy menambahkan, saat ini perlu desentralisasi kebijakan fiskal karena alokasi pendanaan daerah masih tergantung pemerintah pusat. “Sebetulnya UMKM membutuhkan biaya lebih besar sejauh diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Harus diakui kontribusi UKM dan usaha kecil lain mencapai 55-59 persen terhadap APBD di beberapa daerah,” katanya.

Di lain pihak, Burhanuddin Abdullah mengatakan, Bank Indonesia (BI) telah lebih dulu mengeluarkan sejumlah aturan relaksasi kredit bagi sektor UMKM. Itu, katanya, terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Menurut Burhanuddin, semula penerbitan aturan relaksasi kredit itu akan dilakukan secara bersamaan dengan peluncuran paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres Nomor 6/2007. Namun karena BI lebih dahulu siap, paket kebijakan UMKM yang dimiliki pemerintah baru belakangan diumumkan. (Indra/Tri Handayani/A Choir)

Source: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=175339

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s