Pemerintah Luncurkan Revisi Paket Ekonomi

Published on 14 Juni 2007, 06:26

Pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi paket kebijakan ekonomi setelah sempat tertunda. Sebanyak 141 rencana tindak yang tersebar di 19 instansi pemerintah disiapkan dalam paket yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 6/ 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM).

Menurut Menko Perekonomian Boediono, revisi tersebut merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari paket sebelumnya. Dari 141 tindakan, yang terbanyak merupakan bagian dari kebijakan di sektor keuangan,yakni 43 rencana tindak.Sebanyak 41 rencana tindak merupakan target kebijakan iklim investasi, lalu sektor pembangunan infrastruktur dan UMKM masing-masing 29 dan 28 rencana tindak.

”Yang terbanyak itu di tangan menteri keuangan. Ini dikarenakan langkah sektor keuangan yang kaitannya dalam rangka mendukung sektor riil yang cukup banyak,”kata Boediono dalam jumpa pers di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta,kemarin. Dia menjelaskan, dikeluarkannya paket kebijakan yang baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3%.

”Kita ingin sasaran 6,3% tercapai. Ini (paket) termasuk sebagai instrumen kita.Kalau bisa lebih dari itu ya syukur, tetapi kita humble (ikhlas) saja deh,” ujar Boediono. Beberapa fokus dalam revisi paket kebijakan tersebut antara lain untuk sektor perbaikan iklim investasi yang terdiri atas empat bagian. Bagian-bagian itu, kata Boediono, menguatkan pelayanan investasi, terutama membuat aturan pelaksana UU Penanaman Modal,seperti Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam paket tersebut, DNI ditargetkan selesai pada Juni 2007. Fokus kedua, yaitu pada sektor perpajakan, yakni penyederhanaan dalam proses restitusi yang harus diimplementasikan pada Juli 2007. Kemudian, upaya menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan dan sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah, terutama yang menghambat kegiatan investasi. Dalam reformasi sektor keuangan, menurut Boediono,pemerintah memfokuskan pada stabilitas sektor keuangan, yakni membentuk forum bersama dengan Bank Indonesia (BI) yang akan diperkuat dengan mengajukan draf RUU jaring pengaman sektor keuangan.

”Ini sangat penting sebagai mekanisme yang akan membuat kita siap menghadapi kemungkinan krisis kalau itu memang akan terjadi,” ujar dia. Berikutnya melanjutkan reformasi perbankan, baik BUMN maupun syariah, reformasi lembaga keuangan nonbank, seperti amendemen RUU Asuransi, Dana Pensiun, dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, diterbitkan pula aturan pasar modal,termasuk pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang go public, serta rencana penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada Oktober tahun ini.

Berbeda dengan paket kebijakan infrastruktur yang diterbitkan sebelumnya,dalam paket yang direvisi ini pemerintah tidak memasukkan proyek-proyek infrastruktur sebagai bagian dari paket tersebut. Pemerintah hanya akan membuat perbaikan aturan-aturan, baik dari sisi kelembagaan maupun peningkatan manajemen infrastruktur. ”Penguatan dari penyiapan proyek- proyek infrastruktur ini penting karena proyek infrastruktur yang tidak disiapkan dengan baik, itu kalau ditender pun tidak terlalu laku.Tapi kalau disiapkan dengan lebih baik dan mendetail, itu menyebabkan lebih banyak peminat, bahkan dari luar,”kata Boediono.

Mengenai beberapa kebijakan khusus infrastruktur, seperti proyek listrik 10.000 MW, jalan tol, air minum,serta peningkatan produksi beras akan diatur dalam kebijakan tersendiri. Pada sektor UMKM, pemerintah akan meningkatkan akses pembiayaan dan kapasitas kemampuan penjaminan lembaga penjamin kredit. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia (SDM), serta memberikan fasilitas fiskal dan meningkatkan peluang pasar bagi sektor UMKM. Secara terpisah,Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai revisi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tersebut cukup baik.

Namun, hal itu tidak ada artinya jika pemerintah tidak mampu merealisasikan semua rencana tindak secara tepat waktu. Dalam pandangannya, kebanyakan rencana tindak dalam paket tersebut bersifat jangka panjang dan kurang memperhitungkan faktor-faktor eksternal. Dia mencontohkan dalam penyusunan satu UU saja,pemerintah membutuhkan waktu sekurangnya satu tahun.

”Padahal, dalam paket ini banyak UU yang katanya akan diamendemen,” ujar dia. Sofjan menegaskan, kalangan dunia usaha hanya dapat menunggu pelaksanaan dari berbagai paket yang telah dikeluarkan pemerintah. Alasannya, selama ini pemerintah sudah terlalu banyak memberikan janji, sementara implementasinya tidak ada. Hal tersebut berbahaya karena akan menyebabkan ketidakpercayaan dunia usaha kepada pemerintah.”Terus terang,saya hanya bisa mengatakan mudah-mudahan saja pemerintah bisa melakukannya,”kata dia.

Dia mengaku meragukan jadwal yang disusun pemerintah. Sofjan mencontohkan Perpres DNI yang ditargetkan harus selesai paling lambat Juni 2007.Artinya,kata dia,perpres itu sudah harus selesai dalam hitungan hari lagi. Sementara itu, ekonom kepala PT BNI Tbk Tony Prasetiantono mengatakan bahwa paket-paket kebijakan di sektor riil membutuhkan waktu, sebelum akhirnya membawa dampak positif.

Bagaimana pun, dia menilai, dengan dikeluarkannya revisi paket kebijakan ekonomi berarti pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan dan memulainya sejak sekarang. Ekonom senior Indef Fadhil Hasan menilai, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini lebih banyak bersifat administratif dan birokratis. Demikian pula dampaknya terhadap kalangan bisnis dan masyarakat tidak pernah dievaluasi efektivitasnya.

Seharusnya, ujar Fadhil, paket kebijakan ekonomi diturunkan dari sebuah visi dan strategi yang jelas seperti New Deal yang dikeluarkan PresidenAmerika Serikat Theodore Roosevelt sewaktu menghadapi krisis ekonomi 1930-an. ”Jadi bukan sekadar usulan birokrasi,”kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa rencana tindak yang mesti dikerjakan departemennya antara lain percepatan arus barang oleh Ditjen Bea dan Cukai. Beberapa peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur masalah ini diperkirakan akan keluar dalam pekan ini.(sumber: http://www.depdagri.go.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s