Inpress 6/2007 Tidak Efektif Kurangi Kemiskinan

13-06-07

Apakah yang bisa diharapkan dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentangKebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM? Akankah sektor riil benar-benar akan bergerak setelah adanya inpresteranyar ini? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang diminta tanggapannya perihalkebijakan baru tersebut di Jakarta, Selasa (12/6), menilai penjadwalan yang dicantumkan dalamInpres No 6/2007 tidak realistis. “Sekitar 141 rencana tindakan itu tampaknya hanya ditetapkan untuk mengikat para menteriuntuk bekerja keras,” ujar Sofjan.

Dia mencontohkan pembuatan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Batam. Jika hanya membuat peraturan pengganti undang-undang (perpu), tentu regulasi itu akan lebihcepat dibuat daripada harus membuat UU. Pembuatan UU akan membutuhkan waktu lama mengingat UU semacam ini harus melaluipembahasan di DPR. “Saya pikir inpres ini tidak akan efektif mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam waktudua tahun mendatang. Inpres ini hanya untuk timetable supaya menteri-menteri bekerja keras saja,” ungkap Sofjan. Rencana tindakan dalam inpres ini juga dinilai bakal tumpang tindih dengan gagasan-gagasanyang selama ini dilakukan dalam roadshow Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika rapat koordinasi terbatas di departemen-departemen. Pemerintah seharusnya melihat skala prioritas yang perlu dilakukan untuk menggerakkan sektor riil. Secara kasatmata, lanjut Sofjan, persoalan UMKM tetaplah masih seputar modal, sumber daya manusia, dan penjaminan kredit. Jika dilihat lebih detail, pembagian tugas yang dilakukan Menteri Koordinator BidangPerekonomian tampaknya tidak merata karena beban tugas yang lebih besar terletak padaMenteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Sofjan memandang paket kebijakan ini hanyalah salah satu batu ujian Kabinet IndonesiaBersatu. Di pengujung tugasnya, Presiden Yudhoyono tinggal menilai rapor kinerja menteri-menterinya. Kadin ingatkan PresidenSementara itu, Ketua Umum Kadin MS Hidayat melihat paket kebijakan terakhir ini sebagai sesuatu yang memang diperlukan untuk mendorong percepatan pengembangan sektor riil danpemberdayaan UKM. Persoalannya, sejauh mana paket itu bisa benar-benar diimplementasikan di lapangan. “Selainmasalah instabilitas politik, musuh utama yang bisa menghambat pelaksanaan paket kebijakan
——————————————————————————–
Page 2
adalah birokrasi pemerintah. Selama ini birokrasi mulai dari daerah hingga pusat tidak mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah,” ujar Hidayat. Karena itulah, Ketua Umum Kadin mengingatkan Presiden Yudhoyono untuk segeramelaksanakan reformasi birokrasi. Janji untuk melakukan reformasi belum juga direalisasikan. “Tanpa ada reformasi birokrasi, terus terang saya khawatir paket kebijakan ini tidak akan bisaberjalan. Padahal, harus diakui, pemerintah sudah mencoba mengubah manajemen kabinetseperti korporasi,” lanjutnya. Ketua Umum Kadin mengambil contoh tidak berjalannya kebijakan pemerintah dalampengendalian harga minyak goreng. Meski sudah berulang kali dibahas dalam rapat kabinet dandiundang para pengusaha untuk ikut terlibat, efektivitas kebijakan tetap rendah dan bahkan boleh dikatakan tidak berjalan. Dalam jumpa pers di Gedung Sawala Departemen Keuangan, Menko Perekonomian Boediono menjelaskan mengenai latar belakang dan kinerja yang telah dicapai dalam implementasikebijakan sebelumnya, terutama soal perbaikan iklim investasi. Penerbitan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasidimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan investasimenyusul perlambatan pertumbuhan pada triwulan terakhir 2005 dan awal 2006 sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. “Upaya yang sudah dilakukan antara lain mengurangi lamanya izin pengurusan pendirian badanusaha baru dari semula 151 hari menjadi 97 hari. Kita mengharapkan ke depan pengurusan izinseperti itu bisa di bawah 30 hari,” ujar Boediono, yang didampingi beberapa menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu.Membuat regulasi tentang perbaikan iklim investasi kalau tidak disertai dengan target yang lebihkonkret sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pasalnya, di tingkat regional, persaingan antarsesama negara di kawasan Asia semakin besar, seperti China, India, Thailand, ditambah dengan masuknya negara pendatang baru seperti Vietnam yang menyebabkan persaingan untuk menarik investasi menjadi semakin ketat. Beberapa tindakan yang penting antara lain penerbitan UU Penanaman Modal yang baru,penyederhanaan prosedur pemberian persetujuan investasi, dan pengesahan pembentukanperseroan terbatas. Selain itu, juga penyederhanaan sejumlah perizinan di bidang perdagangan, penyederhanaanprosedur perpanjangan masa berlaku izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan pemberian perpanjangan masa berlaku penerbitan kartu izin tinggal terbatas (kitas), sertapembatalan lebih dari 100 perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (gun/tom/osa)

Source : http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s